Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI NUNUKAN
INFORMASI DETAIL PERKARA



Nomor Perkara Pemohon Termohon Status Perkara
1/Pid.Pra/2025/PN Nnk ALDI Bin MUHAMAD SAHRIL KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN UTARA Cq DIREKTUR DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN UTARA Persidangan
Tanggal Pendaftaran Jumat, 08 Agu. 2025
Klasifikasi Perkara Sah atau tidaknya penyitaan
Nomor Perkara 1/Pid.Pra/2025/PN Nnk
Tanggal Surat Kamis, 07 Agu. 2025
Nomor Surat PN NNK-6894DAE4DF2DE
Pemohon
NoNama
1ALDI Bin MUHAMAD SAHRIL
Termohon
NoNama
1KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN UTARA Cq DIREKTUR DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN UTARA
Kuasa Hukum Termohon
Petitum Permohonan

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka sudah seharusnya menurut hukum Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Cq. Hakim Tunggal Praperadilan agar berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:      

M E N G A D I L I

  1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya.------------------------------------------
  2. Menyatakan Tindakan Termohon telah melanggar asas “Lex specialis derogat legi generali” sehingga tidak memiliki kewenangan dalam memeriksa Sertifikat Kesehatan Ikan;
  3. Menyatakan tindakan Termohon yang melakukan Penangkapan, Penggeledahan, Penahanan, Penetapak Tersangka, Penyitaan yang tidak didahului proses Penyelidikan adalah tindakan yang Melanggar Hukum dan TIDAK SAH.      
  4. Menyatakan tindakan Termohon yang melakukan Penangkapan, Penggeledahan, Penahanan, Penetapan Tersangka, Penyitaan yang tidak disertai dengan Surat Izin Penyitaan dari Pengadilan dimana tempat barang tersebut disita adalah Tindakan melanggar hukum dan tidak sah;
  5. Menyatakan tindakan Termohon yang melakukan Penangkapan, Penggeledahan, Penahanan, Penetapan Tersangka yang melanggar hukum dan tidak sah mengakibatkan BATAL dan TIDAK SAH Penetapan Tersangka Nomor S.Tap/11/VIII/2025/Ditreskrimsus tanggal 01 Agustus 2025 :
  6. Memerintahkan Termohon untuk mengembalikan barang-barang yang telah dilakukan penyitaan yang TIDAK SAH kepada Pemohon dimana Barang Bukti tersebut diambil secara SAH dan Patut Seperti Semula:-------
  7. Memerintahkan Termohon untuk menghentikan Penyidikan terhadap PEMOHON atas Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/11/VIII/2025/Ditreskrimsus tanggal 01 Agustus 2025;
  8. Memerintahkan kepada Termohon untuk memulihkan Hak Pemohon Aldi Bin Muhamad Sahril dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.-------------------------------------------------------------------------------   
  9. Membebankan biaya perkara kepada Termohon. ---------------

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Pihak Dipublikasikan Ya